Pedoman Organisasi MUI
Pedoman Organisasi MUI adalah seperangkat aturan dan ketentuan yang menjadi acuan bagi Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam menjalankan organisasi, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Secara sederhana, pedoman organisasi menjawab pertanyaan: “MUI itu bagaimana cara bekerja, siapa yang mengatur, apa tugas masing-masing bagian, dan bagaimana keputusan organisasi dibuat?”
Apa saja yang biasanya diatur?
| Bagian | Isi yang diatur |
|---|---|
| Kedudukan dan fungsi | Menjelaskan posisi MUI sebagai wadah musyawarah ulama, zuama, dan cendekiawan Muslim serta fungsi pembinaan umat |
| Struktur organisasi | Mengatur kepengurusan MUI dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga kecamatan sesuai ketentuan organisasi |
| Kepengurusan | Menjelaskan unsur pimpinan, komisi, badan/lembaga, serta tugas dan tanggung jawab masing-masing |
| Musyawarah organisasi | Mengatur mekanisme musyawarah, rapat, pengambilan keputusan, dan penetapan kepengurusan |
| Keanggotaan | Mengatur siapa yang dapat menjadi bagian dari kepengurusan dan bagaimana mekanismenya |
| Hubungan antarjenjang | Mengatur koordinasi antara MUI Pusat dengan MUI Provinsi dan MUI Kabupaten/Kota |
| Komisi dan lembaga | Mengatur pembagian bidang kerja, misalnya fatwa, dakwah, pendidikan, ekonomi umat, hubungan luar negeri, dan lainnya |
| Keuangan dan administrasi | Mengatur pengelolaan administrasi, keuangan, aset, serta pertanggungjawaban organisasi |
| Pergantian kepengurusan | Mengatur masa khidmat, pemilihan atau penetapan pengurus, serta pergantian antarwaktu |
| Ketentuan organisasi lainnya | Mengatur hal-hal yang diperlukan agar organisasi berjalan tertib dan sesuai keputusan MUI |
Pedoman Organisasi berbeda dengan Fatwa MUI
Ini penting untuk dipahami. Pedoman Organisasi MUI mengatur bagaimana MUI menjalankan organisasi.
Sedangkan Fatwa MUI berisi pandangan atau ketetapan keagamaan yang dihasilkan melalui mekanisme fatwa.
Contohnya:
Pedoman organisasi: bagaimana Komisi Fatwa dibentuk, siapa yang terlibat, bagaimana rapat dilakukan, dan bagaimana keputusan ditetapkan.
Fatwa: hasil pembahasan keagamaan mengenai suatu persoalan, misalnya persoalan ekonomi syariah, makanan halal, ibadah, atau masalah sosial-keagamaan.
Download Beberapa Pedoman Organisasi MUI