MUI Papua | Jayapura — Rangkaian kegiatan Kunjungan Kerja (Kunker) MUI Pusat dan Monitoring Evaluasi (Monev) MUI Provinsi Papua sesi kedua berlanjut pada Jumat, 18 September 2026. Kegiatan tersebut diisi dengan silaturahmi ke sejumlah tokoh dan lembaga, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP).
Sekretaris Umum MUI Provinsi Papua Dr. Faisal Saleh, M.HI mengatakan, rangkaian agenda diarahkan untuk memperkuat konsolidasi kelembagaan MUI Papua sekaligus membangun kemitraan strategis dengan berbagai pihak.
Salah satu agenda diawali dengan silaturahmi Tim MUI Pusat bersama MUI Provinsi Papua ke Masjid At-Taqwa, Padang Bulan, Kota Jayapura.
Dalam kesempatan tersebut, H. Hazuarli Halim, S.Ag., M.Si. bertindak sebagai khatib salat Jumat. Silaturahmi di lingkungan masjid menjadi bagian dari upaya MUI memperkuat hubungan dengan umat sekaligus melihat secara langsung dinamika pelayanan keagamaan di masyarakat.
Silaturahmi dengan DPR Papua
Setelah agenda di Masjid At-Taqwa, Tim MUI Pusat dan MUI Provinsi Papua melanjutkan kegiatan dengan bersilaturahmi ke Dewan Perwakilan Rakyat Papua, khususnya dengan Fraksi Keadilan Pembangunan, H. Wagus Hidayat, SE., M.Sos.
Pertemuan tersebut menjadi ruang untuk membangun komunikasi kelembagaan antara MUI dan unsur legislatif di Papua. Pembahasan diarahkan pada penguatan peran MUI dalam memberikan pelayanan kepada umat serta membangun sinergi dalam berbagai program yang berkaitan dengan kehidupan sosial dan keagamaan.
Pada sore harinya, tim melanjutkan pertemuan dengan Ketua DPR Papua, Denny Henrry Bonai, S.T., M.M., M.H.
Dalam pertemuan tersebut, Tim MUI menyampaikan sejumlah hal terkait tugas dan posisi MUI sebagai shodiqul hukumah, yakni mitra pemerintah. Peran tersebut merupakan bagian dari fungsi MUI dalam membersamai pemerintah dalam berbagai persoalan yang berkaitan dengan kemaslahatan umat dan kehidupan kebangsaan.
MUI Pusat dalam berbagai kesempatan juga menegaskan bahwa posisi sebagai shodiqul hukumah merupakan salah satu peran kelembagaan MUI, di samping fungsi sebagai khadimul ummah atau pelayan umat.
Dalam pertemuan dengan pimpinan DPR Papua, Ketua DPRP menyampaikan kesiapan untuk mengawal hal-hal yang berkaitan dengan program kemitraan MUI dengan pihak eksekutif, termasuk aspek dukungan anggaran dari pemerintah.
Komitmen tersebut diharapkan dapat membuka ruang sinergi yang lebih kuat antara MUI, lembaga legislatif dan pemerintah daerah dalam mendukung program-program keumatan di Papua.
Sembilan Aspek yang Menjadi Fokus Monev 2026
Selain agenda silaturahmi dan penguatan kemitraan, Kunker dan Monev MUI Pusat ke MUI Papua juga diarahkan untuk melihat pelaksanaan organisasi secara lebih menyeluruh.
Setidaknya terdapat sembilan aspek utama yang menjadi fokus monitoring dan evaluasi MUI Provinsi tahun 2026, yaitu:
| No. | Variabel Monev | Fokus yang Dilihat |
|---|---|---|
| 1 | Kelembagaan | Struktur, legalitas, perangkat organisasi, serta keberadaan lembaga sesuai pedoman organisasi |
| 2 | SDM | Ketersediaan, kompetensi, pembinaan, dan kesiapan sumber daya manusia |
| 3 | Keuangan | Pengelolaan, administrasi, transparansi, dan akuntabilitas keuangan organisasi |
| 4 | Aset dan Inventaris | Pendataan, kepemilikan, pemanfaatan, pemeliharaan, serta pengamanan aset |
| 5 | Tatalaksana Program | Perencanaan, pelaksanaan, dokumentasi, dan evaluasi program kerja |
| 6 | Kualitas Pelayanan Umat | Sejauh mana organisasi memberikan pelayanan dan manfaat kepada masyarakat |
| 7 | Kemitraan Strategis | Kemampuan membangun kerja sama dengan berbagai pihak untuk mendukung program MUI |
| 8 | Kemitraan dengan BAZNAS Provinsi | Penguatan sinergi dengan BAZNAS dalam bidang zakat, infak, sedekah, pemberdayaan dan program umat |
| 9 | Informasi Terdokumentasi | Ketersediaan, keteraturan, dan pengelolaan dokumen serta informasi organisasi |
Kesembilan aspek tersebut menunjukkan bahwa Monev tidak hanya melihat administrasi organisasi, tetapi juga menyentuh aspek pengelolaan keuangan, aset, program kerja, pelayanan kepada umat, hubungan kemitraan, hingga dokumentasi informasi.
Dengan demikian, kegiatan Monev diharapkan dapat menjadi instrumen untuk mengetahui sejauh mana program MUI Provinsi Papua berjalan, sekaligus mengidentifikasi bagian-bagian yang masih perlu diperkuat.
Karena itu, hasil monitoring dan evaluasi diharapkan tidak berhenti pada penilaian administratif, tetapi dapat menjadi bahan perbaikan dan penguatan program MUI Papua ke depan.
Melalui konsolidasi organisasi, peningkatan kualitas pelayanan umat, penguatan kemitraan strategis serta tata kelola yang lebih baik, MUI Papua diharapkan semakin mampu menjalankan amanah kelembagaannya dalam membimbing dan melayani umat sekaligus berkontribusi dalam pembangunan kehidupan sosial dan keagamaan di Papua.[]
