MUI Papua | Jayapura — Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat menggelar kegiatan Kunjungan Kerja (Kunker) dan Monitoring Evaluasi (Monev) MUI 2026 pada Kamis-Sabtu, 17-19 September 2026 ke MUI Provinsi Papua. Kegiatan tersebut menjadi ruang silaturahmi, evaluasi kelembagaan, sekaligus dialog antara MUI Pusat, MUI Provinsi Papua, ormas Islam, BAZNAS, dan sejumlah pemangku kepentingan di Papua.

Kegiatan berlangsung di Hotel Horison Kotaraja, Jayapura, dengan mengangkat semangat penguatan peran MUI dalam berkhidmah kepada umat serta membangun kolaborasi untuk menjawab berbagai persoalan masyarakat.

Dalam susunan acara, kegiatan diawali dengan pembukaan dan sambutan Dewan Pimpinan (DP) MUI Provinsi Papua, dilanjutkan informasi perkembangan MUI oleh Korwil MUI Pusat, pemaparan mengenai monitoring dan evaluasi MUI Provinsi, serta dialog dan tukar pikiran.

Dari MUI Korwil hadir KH. Idy Muzzayad dan H. Hazuarli Halim, MA. Sementara itu, tim monitoring dan evaluasi diwakili Khairul Azmi Halim.

MUI Papua Terus Berkhidmah untuk Umat

Dalam pengantarnya, Ketua MUI Provinsi Papua KH. Syaiful Islam Alpayage menegaskan bahwa keberadaan MUI di Papua diarahkan untuk terus berkhidmah bagi umat. Peran tersebut tidak hanya berkaitan dengan persoalan keagamaan, tetapi juga bagaimana MUI dapat hadir dalam kehidupan sosial masyarakat.

Kegiatan kunker dan monev menjadi kesempatan untuk melihat perkembangan organisasi sekaligus mendengarkan secara langsung berbagai masukan dari unsur MUI daerah dan organisasi kemasyarakatan Islam.

Pertemuan ini juga memperlihatkan pentingnya komunikasi antara struktur MUI di tingkat pusat dan daerah. Penguatan organisasi di daerah dinilai membutuhkan koordinasi, dialog serta kerja sama dengan berbagai lembaga yang memiliki perhatian terhadap pemberdayaan umat.

MUI Pusat Dorong Penguatan MUI di Daerah

Perwakilan MUI Pusat, KH. Idy Muzzayad menyampaikan bahwa kunjungan ke Papua salah satunya bertujuan memperkuat keberadaan dan peran MUI di daerah.

Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah hubungan dan sinergi antara MUI dan BAZNAS di Papua. Pola hubungan tersebut diharapkan dapat saling menguatkan sebagaimana kerja sama kelembagaan yang berlangsung di tingkat pusat.

Penguatan sinergi menjadi penting karena persoalan umat memiliki dimensi yang luas. MUI memiliki peran dalam bidang keumatan dan keagamaan, sementara BAZNAS mempunyai instrumen pengelolaan zakat yang dapat diarahkan untuk mendukung pemberdayaan masyarakat.

Dengan komunikasi yang lebih baik, kedua lembaga dapat membangun program yang saling melengkapi sesuai kebutuhan masyarakat Papua.

Sosialisasi Hasil Kongres Umat Islam VIII

Sementara itu, H. Hazuarli Halim, MA menyampaikan materi mengenai sosialisasi hasil Kongres Umat Islam VIII Tahun 2026.

Sosialisasi tersebut menjadi bagian dari upaya menyampaikan hasil dan gagasan yang berkembang dalam forum umat Islam kepada MUI serta organisasi Islam di daerah.

Selain sosialisasi, pertemuan juga diisi dengan dialog dan tukar pandangan dari berbagai organisasi kemasyarakatan Islam. Forum tersebut memberikan ruang bagi para peserta untuk menyampaikan kondisi, pengalaman serta kebutuhan masyarakat di Papua.

Ketua MUI Kota Jayapura Soroti Kolaborasi Ulama dan Umara

Dalam sesi dialog, Ketua MUI Kota Jayapura menyampaikan pengalaman mengenai hubungan antara ulama dan umara di Kota Jayapura.

Menurutnya, kolaborasi antara ulama dan pemerintah di Kota Jayapura selama ini telah berjalan dengan baik. Ia juga menyebut suasana kehidupan masyarakat di Jayapura sebagai ruang pembelajaran mengenai toleransi.

Pernyataan tersebut menempatkan pengalaman Papua sebagai salah satu contoh pentingnya membangun komunikasi di tengah keberagaman masyarakat.

Kolaborasi antara tokoh agama, pemerintah dan masyarakat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam menjaga kehidupan sosial yang harmonis.

BAZNAS Dorong Kaderisasi dan Digitalisasi Fatwa

Ketua BAZNAS Papua, A. Zaunuri, turut menyampaikan sejumlah masukan dalam forum tersebut. Salah satu gagasan yang disampaikan adalah perlunya penguatan kaderisasi dan keterwakilan daerah dalam organisasi Islam di tingkat pusat. Kaderisasi dinilai penting untuk memastikan regenerasi dan keterlibatan tokoh-tokoh dari daerah dalam perkembangan organisasi Islam secara nasional.

Selain kaderisasi, ia juga menyinggung pentingnya digitalisasi fatwa. Perkembangan teknologi informasi membuat masyarakat semakin mudah memperoleh informasi keagamaan. Karena itu, penyampaian informasi dan fatwa melalui kanal digital dapat menjadi bagian dari penguatan pelayanan kepada masyarakat.

BAZNAS juga menyampaikan komitmennya untuk mendukung organisasi Islam melalui berbagai program.

Salah satu program yang disebut dalam pertemuan adalah “Sabtu Menyapa”, sebagai bagian dari aktivitas pelayanan dan pendekatan kepada masyarakat.

Dalam forum tersebut juga ditegaskan bahwa dana yang dikelola BAZNAS pada prinsipnya kembali kepada umat melalui program-program yang dikelola untuk kepentingan masyarakat yang membutuhkan.

ICMI Soroti Persoalan Masyarakat di Daerah Konflik

Masukan lainnya datang dari unsur ICMI, Iwane Ode, yang menyoroti kondisi Papua sebagai daerah yang pernah mengalami berbagai persoalan konflik.

Ia menekankan perlunya respons terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat, karena dampak berbagai persoalan tersebut pada akhirnya dirasakan oleh umat.

Salah satu masukan yang disampaikan berkaitan dengan masyarakat miskin yang menghadapi persoalan hukum. Menurutnya, perhatian terhadap kelompok masyarakat tersebut perlu diperkuat, termasuk melalui dukungan dan program yang dapat membantu masyarakat kurang mampu ketika berhadapan dengan proses hukum di pengadilan.

Masukan ini memperluas pembahasan mengenai persoalan umat. Pelayanan kepada masyarakat tidak hanya berkaitan dengan aspek keagamaan, tetapi juga menyentuh persoalan sosial dan kesejahteraan.

Muhammadiyah Dorong MUI Lebih Responsif terhadap Isu Lingkungan

Sementara itu, Pimpinan Muhammadiyah Papua, Suwito, memberikan masukan agar MUI semakin merespons persoalan lingkungan.

Isu lingkungan dinilai perlu mendapat perhatian karena dampaknya berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat. Kerusakan lingkungan, perubahan kondisi alam dan persoalan pengelolaan sumber daya dapat berpengaruh terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

Masukan tersebut menunjukkan bahwa organisasi keagamaan memiliki ruang untuk mengambil peran dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan.

Kunker dan Monev Jadi Ruang Evaluasi MUI Papua

Kegiatan Kunker dan Monev MUI 2026 di Papua pada akhirnya tidak hanya menjadi agenda administratif organisasi. Forum tersebut menjadi ruang untuk mempertemukan berbagai pandangan mengenai tantangan umat di Papua.

Mulai dari penguatan kelembagaan MUI, hubungan dengan BAZNAS, kaderisasi organisasi Islam, digitalisasi fatwa, persoalan masyarakat miskin, kondisi sosial daerah konflik hingga isu lingkungan menjadi bagian dari pembahasan.

Kehadiran unsur MUI Korwil, MUI Papua, BAZNAS, ICMI, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan elemen organisasi Islam lainnya memperlihatkan pentingnya kolaborasi lintas lembaga dalam menjawab persoalan umat.

Dengan adanya monitoring dan evaluasi secara langsung, MUI dapat memperoleh gambaran mengenai perkembangan organisasi di daerah sekaligus menghimpun masukan dari para pemangku kepentingan.

Bagi Papua, forum semacam ini juga menjadi ruang untuk memperkuat komunikasi antara ulama, organisasi Islam, pemerintah dan masyarakat. Semangat tersebut sejalan dengan peran MUI sebagai wadah musyawarah ulama, zuama dan cendekiawan Muslim dalam memberikan kontribusi bagi kehidupan umat dan bangsa.

Kunker dan Monev MUI 2026 di Papua memperlihatkan bahwa penguatan kelembagaan keumatan membutuhkan komunikasi dan kerja bersama. Berbagai masukan yang muncul dalam dialog menjadi bahan penting untuk melihat kebutuhan masyarakat Papua sekaligus memperkuat kontribusi MUI dan organisasi Islam dalam kehidupan sosial, keagamaan dan kemasyarakatan.